Perkumpulan Sopo Jalin Kerjasama dengan BPRPI Kampung Klambir

Foto: Ketua Umum BPRPI Sumut Haren Nouh (tengah) sedang memberikan penjelasan (Edoy)

Medan-SopoAlam/18 Juni 2012: Pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab semua pihak. Untuk mewujudkan lingkungan yang asri, Perkumpulan Sopo menjalin kerjasama dengan warga yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Kampung Klambir untuk melakukan pembibitan pohon.

Selasa (12/4), sore warga BPRPI Kampung Klambir menyambut hangat kedatangan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Perkumpulan Sopo. Antusiasme terlihat mewarnai wajah warga yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Gara-gara Kota Medan

Tim Penilai Adipura Dituding Tak Kredibel

Medan-SOPOALAM, 7 Juni 2012: Hari Lingkungan Hidup 2012 ditandai dengan penghargan Adipura yang diperoleh Kota Medan. Namun, gara-gara persoalan itu, masyarakat meragukan independensi tim penilai Adipura yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup.

Ketua Perkumpulan Sopo Fajar Kaprawi S.kom, Selasa (5/6) menilai, tata lingkungan di Kota Medan belum sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 26 tahun 2007. Dalam UU itu diwajibkan, setiap wilayah mengalokasikan 30 persen Ruang terbuka Hijau (RTH) dari luas wilayah yang ada.

Ketika Petani Memilih Melawan

 

Sumber Foto; Sopo Alam (Ras)

 

Ketika Petani Memilih Melawan 

Sopo Alam/11 Jni 2012; Catatan Muhammad Asril

Kami hanya akan menangis dalam sunyi. Sebab mengadu pada wakil rakyat dan pejabat, hanya sebagai upaya menggugah nurani mereka. Namun kami takkan tinggal diam hingga hak kami kembali.

Balutan hujan malam tak mengurungkan niat elemen rakyat se-penderitaan datang. Meramaikan aksi solidaritas untuk Kelompok Tani Torang Jaya Mandiri (KTTJM) yang melakukan mogok makan di depan gedung mewah DPRD Sumut. 

Sabtu (9/6) malam, berduyun-duyun petani, mahasiswa, buruh dan pecinta lingkungan datang, duduk dan berorasi. Mengutuk ketidakadilan dan menaruh simpati atas aksi mogok makan petani, aksi yang dianggap ingin menggugah nurani wakil rakyat di DPRD Sumut. 

Pendidikan Lingkungan Hidup Masuk dalam Kurikulum

Elemen Rakyat Minta

Pendidikan Lingkungan Hidup Masuk dalam Kurikulum

Medan-SopoAlam-5 Juni 2012: Bergantinya pucuk kepemimpinan politik di Propinsi Sumatera Utara, dinilai tidak membuat perubahan terhadap kondisi lingkungan hidup di Sumut menjadi lebih baik. Paradigma berpikir pemerintah tetap menjadikan lingkungan hidup sebagai objek yang harus segera diekploitasi dan menghasilkan keuntungan ekonomis.

Menurut Ketua Umum DPW Perhimpunan Pemuda Lingkungan Hidup Indonesia (PPLHI) Sumut Hajrul Aswat Siregar SE, implementasi dari itu adalah kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Yakni  alihfungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan yang semakin marak terjadi di seluruh wilayah.

Dijelaskan, di sektor pertambangan saat ini telah bermunculan izin-izin pertambangan. Baik itu yang baru diajukan dan yang telah dikeluarkan seperti ekploitasi emas di Kabupaten Mandailing Natal, Tapsel.